Habibie Tuding Pemerintah sengaja Mematikan Industri Strategis

JAKARTA--MICOM: Mantan Presiden RI BJ Habibie menyesalkan kebijakan pemerintah yang membiarkan industri strategis di tanah air mati perlahan-lahan.

Betap tidak, sejak reformasi bergulir pada 1998, pemerintah telah menghapus Keputusan Presiden No 1/1980 tentang keharusan pemerintah memakai produksi pesawat dalam negeri. Sebaliknya kran impor produk asing mulai dibuka lebar.

Dalam pidatonya Habibie menceritakan 17 tahun lalu tepatnya pada 10 Agustus 1995, diterbangkan perdana pesawat buatan IPTN berupa pesawat turbo corp N 250 dengan menggunakan teknologi fly by wire.

"Ini teknologi pertama yang dilakukan penerbangan sipil di dunia. Karena setelah itu baru A 330 (Airbus) dan Boeing 777 memakai teknologi tersebut. Sementara Indonesia sudah memakai terlebih dahulu," kata Habibie dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 17 yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Jawa Barat, Jumat (10/8).

Habibie menyebutkan sejak reformasi industri-industri strategis yang dibangun dalam waktu lama serta penyiapan sumber daya manusia yang handal, tidak lagi dibiayai negara.

Habibie memberi contoh PT Dirgantara Indonesia memiliki laporan keuangan yang buruk karena biaya untuk pendidikan SDM sejak reformasi dianggap sebagai utang.

"Keputusan seperti itu membuat investor tidak tertarik karena dianggap punya banyak utang," tegasnya.

Pada saat IPTN berdiri memiliki 13 ribu karyawan, sekarang ini tinggal 3 ribu karyawan.

"Dan empat tahun lagi mereka memasuki masa pensiun, serta tidak ada regenerasi. Jadi dalam hitungan tahun, industri-industri strategis akan tutup karena tidak ada sumber daya manusianya," tegasnya.

Kemudian, lanjut Habibie saat ini hampir semua produk yang ada di dalam negeri mayoritas impor.

"Sepeda motor dan handphone laku keras di pasaran, tapi itu diproduksi di luar negeri, bukan di dalam negeri," kritiknya.

Padahal SDM Indonesia sama kualitasnya dengan SDM di China, AS, Eropa dan negara lainnya.

Habibie menegaskan seharusnya setiap pergantian pemerintahan, tidak harus menghabisi seluruh kebijakan pemerintah yang bagus dan potensial untuk pembangunan.

"Saya tidak menginginkan apa yang terjadi di masa lalu terutama di bidang teknologi akan terulang di masa mendatang," harapnya. (Nda/OL-8)

Posted in: